Catetan Akhir Taon 2008

Jakarta Dekonstruktif

Oleh Wahyu Wibowo & A. Latief Wiyata


Benarkah Jakarta masih memiliki daya tarik? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada mereka yang “berminat” atau “terpaksa” terjun ke sektor nonformal, jawabannya tentu ya, karena apa pun bisa dijadikan uang di Jakarta: mulai dari mengemis di lampu-lampu merah, menjadi timer di terminal, sampai menggelar dagangan di trotoar atau jembatan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang “merasa” sukses di Jakarta? Inilah catetan kite pada akhir taon 2008.

DALAM perspektif kaum strukturalisme-empirik, jelas sekali Jakarta dipersepsikan berdasarkan oposisi biner (binary opposition) tentang adanya ibu kota dan daerah, yang oleh karena itu melahirkan “orang kota” dan “wong ndeso”. Dalam konteks ini, posisi “orang kota” selalu dimenangkan, dijadikan teladan, dipuja, dan bahkan diberhalakan. Merantau ke Jakarta, misalnya, adalah keharusan dan kewajiban, karena menjadi komunitas “orang kota” identik dengan kejayaan, kekayaan, dan kesejahteraan. Itu sebabnya, Tukul Arwana senantiasa menganggung-agungkan kekotaannya dan menyebut “wong ndeso” sebagai katrok yang payah dan perlu ditertawakan. Itu pula sebabnya, orang berlomba-lomba mengikuti pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta, atau berlomba-lomba mendukung calon gubernurnya, sebab menjadi gubernur Jakarta selaras dan sebangun dengan menggenggam Indonesia.

Dari kacamata dekonstruksi, persepsi tentang oposisi biner itu ternyata mengandung kesesatan epistemologi, atau kesesatan pengetahuan, yang tidak dapat dianggap perkara sepele, sebab hidup di Jakarta atau mengurus Jakarta bukan sekadar mengumpulkan uang agar dapat penghargaan di desa. Dalam ungkapan lain, modernitas Jakarta tidak identik dengan sekadar bagaimana kepentingan individu memenangi kepentingan rakyat.

Warna dominan
KESESATAN epistemologi agaknya menjadi warna dominan dalam kehidupan orang Jakarta. Dalam wujudnya yang beraneka ragam, kesesatan pengetahuan itu terjadi secara terstruktur dan barangkali tidak disadari.

Melalui pemberitaan koran, berulang-ulang kita disuguhi informasi mengenai makin banyaknya kaum marginal dan penghuni jalanan yang “berkeliaran” di Jakarta, seperti para pengemis yang beroperasi di perempatan jalan, para timer yang berlagak pemilik terminal angkutan umum, para sopir angkutan kota yang perilakunya mirip bandit dalam film koboi, atau para pedagang kaki lima yang mendominasi jalanan umum. Hal ini belum ditambah dengan mereka yang tampaknya intelek, namun perilakunya juga mirip dengan para bandit di film koboi itu, seperti para kepala sekolah yang seenak perutnya memunguti uang pembangunan dan uang buku, para birokrat yang gemar mengutil uang pelicin, baik dalam hal pelayanan masyarakat maupun dalam hal penerimaan pegawai baru, atau para dosen yang senang mencuri makalah mahasiswanya untuk kepentingan kenaikan pangkatnya. Eksistensi mereka ini, oleh para kaki tangan Gubernur Jakarta anehnya hanya dilirik sebatas oposisi biner, yakni menganggap sebagai sampah masyarakat di satu pihak, tetapi di pihak lain “tidak perlu” ditertibkan sepanjang menguntungkan kepentingan individu. Dalam ungkapan lain, para kaki tangan Gubernur Jakarta itu belum mampu berpikir secara dekonstruktif, yakni tidak menganggap para sampah masyarakat itu sekadar sebagai sampah, mengingat keberadaan mereka itu adalah juga dampak dari keberadaan para kaki tangan tersebut di Jakarta.

Dalam tataran yang lebih tinggi, pangkal pandangan yang oposisi biner dan yang kemudian mencuatkan kesesatan epistemologi itu juga terlihat pada “prosesi” menjelang pilkada Jakarta tempo hari. Dalam kampanye cagub, contohnya, poster atau spanduk besar berisikan ungkapan “mari kita benahi Jakarta dengan memilih si Mamat”, “malas macet ayo pilih si Pulan”, “mau sekolah murah ayo pilih si Waru”, atau “ingin sehat pilihlah si Dadap”, mengandaikan rakyat Jakarta adalah kerbau-kerbau yang jika dicocok hidungnya mau segera berperan serta membenahi Jakarta atau dapat dengan mudah menikmati murahnya biaya pendidikan. Lebih unik lagi, kesesatan epistemologi ini cenderung dilihat dari kacamata kepentingan politik semata-mata dan bukan dari semangat dekonstruksi. Alhasil, para cagub itu cuma memerhatikan kepentingan individunya belaka, sehingga tindak kampanye mereka berputar-putar pada masalah yang juga “individual”, seperti mengunjungi rakyat miskin, mengumandangkan pengobatan gratis, “menenteramkan” mahasiswa dengan cara ke luar-masuk kampus, atau “mengambil hati” para ulama dengan mendatangi pesantren. Cobalah kita perhatikan, apakah janji cagub yang terpilih itu kini benar-benar diwujudkan? Ibarat menembak nyamuk dengan meriam, itulah mungkin ungkapan yang pas untuk mendeskripsikan dampak kesesatan epistemologi yang menimpa orang Jakarta. Dengan demikian, wajarlah jika rakyat Jakarta bersikap pesimistik terhadap kepemimpinan cagub yang kemudian terpilih sebagai gub.

Kesesatan epistemologi yang menjangkiti kita agaknya sulit dijabarkan melalui pendekatan politik atau ekonomi semata-mata. Pasalnya, ia adalah habitus kita yang berpijak dari proses pembentukan “kacamata” di ruang kepala kita yang didasarkan atas persepsi individual kita. “Kacamata” ini selalu terbentuk mendahului pengalaman yang kita alami. Alhasil, kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah lepas dari belenggu kesesatan epistemologi yang terstruktur.

Refleksi yang cermat
MASIHKAH Jakarta memiliki daya tarik? Jika sepanjang 2008 koran di Jakarta berulang-ulang memberitakan “ulah” para penghuni jalanan Jakarta atau perilaku para intelek Jakarta yang mirip bandit dalam film koboi, agaknya pemberitaan itu tidak perlu kita persoalkan, sebab koran adalah virtuoso (penyanyi paling menonjol) di tengah simponi kehidupan Jakarta yang ruwet dan carut-marut itu. Dalam ungkapan lain, secara etis koran memang dituntut memberikan pendidikan berbangsa dan bernegara kepada khalayak pembacanya untuk dapat direfleksikan secara cermat. 

Masalahnya, akibat sumpeknya hidup di Jakarta, orang tampaknya lebih tertarik mengunyah gosip mengenai kawin-cerai artis dan banyolan-banyolan politik.

Met Taon Baru 2008.

Wahyu Wibowo, kepala Pusat Studi Betawi Unas; A. Latief Wiyata, antropolog Universitas Jember

REVITALISASI AKSIOLOGIS TERHADAP
“KEKUASAAN STRATEGIK” WARGA BETAWI

Oleh: Wahyu Wibowo

IBARAT air, Perda No.3/2005 adalah hujan yang turun dengan lebat, yang langsung menghapus panas terik dengan seketika, sehingga membuat sejuk di hati. “Hujan” ini memang telah lama kita tunggu-tunggu, mengingat selama ini kita selalu tertimpa panas terik berkepanjangan.

Bahkan, andai hendak direnungi, kehidupan kita belakangan ini – sebagai warga Betawi dan penduduk Kota Jakarta – sesungguhnya nyaris tanpa jati diri, karena kita tidak lagi memiliki simbol entitas kebetawian, mengingat posisi Kota Jakarta yang lebih mencuat sebagai bagian inheren dari nilai-nilai kehidupan mondial. Oleh karena itu, ketika “hujan” itu turun, alhamdulilah, kita segera bisa berbenah diri menampilkan lagi jati diri kita, hususnya kita sebagai warga Betawi.

Berpijak dari hal di atas, marilah kita melakukan revitalisasi aksiologis terhadap nilai-nilai luhur kebetawian. Dengan revitalisasi ini, diandaikan bahwa warga Betawi sebenarnya sudah memiliki “kekuasaan strategik” dalam hal dominasi kultural atas penduduk Kota Jakarta. Agar revitalisasi termaksud menjadi terfokus, saya akan memberangkatkan diri pada butir yang ada di dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dan pertaliannya dengan butir yang ada di dalam Perda No.3/2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Di dalam Bab III Pasal 4 UU No.20/2003 tentang Sisdiknas terbaca: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan permberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Sementara itu, di dalam Bab IV Pasal 9 Perda No.3/2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi, terbaca:

Pemanfaatan dan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi diarahkan kepada pemanfaatan dan pengembangan budaya, rumah tinggal, pendidikan, industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan objek wisata; setiap orang atau badan hukum dan/atau yang memiliki, menghuni dan/atau memanfaatkan lahan dan/atau bangunan di lingkungan Perkampungan Budaya Betawi wajb menerima, melindungi, serta melestarikan lingkungan dan habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks dengan kehidupan kita kini, setidaknya kita bisa melihat tiga hal yang mencuat dari UU dan Perda tersebut, yang, andai disimak, memperlihatkan benang merah betapa warga Betawi memiliki “kekuasaan strategik”. Pertama, pendidikan yang diakui menjunjung tinggi kemajemukan bangsa; kedua, pendidikan yang diakui sebagai suatu proses pembudayaan; dan ketiga, pemanfaatan pengembangan Perkampungan Budaya Betawi yang disadari mesti melalui pengembangan budaya, yang oleh karena itu mengikat (secara hukum) siapa pun yang berkepentingan.

“Kekuasaan strategik”, yang disiratkan dari ketiga hal tersebut, dalam konteks ini memang mengandaikan sudah dimiliki warga Betawi sejak lama. Tentang si Doel yang anak sekolahan (berpendidikan tinggi), yang lingkungan rumahnya (di Kebayoran Lama?) masih Betawi banget, misalnya, setidaknya mencerminkan hal itu. Akan tetapi, uniknya, ketiga hal yang merupakan “kekuasaan strategik” warga Betawi tersebut, dewasa ini berkesan tinggal romantika belaka, karena tergerus nilai-nilai mondialisme. Bahkan jika dikaitkan dengan kehidupan kita kini, orang lebih senang jorjoran membangun mal dan pusat perbelanjaan, ketimbang memelihara hutan kota, setu yang asri, atau mengembangkan perkampungan Betawi yang memiliki nilai-nilai aksiologis kebetawian; perkampungan yang tidak hanya didirikan di atas lahan seluas 289 hektare (catatan: lalu, apa bedanya dengan definisi cagar budaya? – WW). Alhasil, kesadaran kritis kita tentang Kota Jakarta yang Betawi, dewasa ini tinggal berupa potongan-potongan nostalgia.

Namun demikian, agar tidak terjebak pada repetisi yang melodramatik, yakni meratapi wajah kultural Kota Jakarta yang sekarang ini sudah tidak jelas juntrungannya, ketiga hal tersebut – sebagai simbol “kekuasaan strategik” warga Betawi – sebaiknya kita pandang dari perspektif aksiologis kekinian.

Enjoy Jakarta dan Panoptikisme Kita Kini
PRAKARSA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meluncurkan program Enjoy Jakarta (Maret 2005) kiranya patut diacungi jempol. Pasalnya, program itu digelar demi menggenjot pariwisata Jakarta. Alhasil, selama 2005 ini warga Kota Jakarta akan disuguhi enam program unggulan, yakni turnamen golf internasional, wisata bahari, wisata belanja, wisata makan, kehidupan malam, dan spa.

Akan tetapi, untuk siapakah keenam program itu digelar? Atau, apakah program itu diberangkatkan dari “kekuasaan strategik” warga Betawi? Pasalnya, andai dicermati, keenam program tersebut memang dipersembahkan hanya bagi tamu mancanegara, konon agar mereka tidak cemas lagi datang ke Jakarta pascaledakan bom tempo hari. Implikasinya, warga Jakarta harus cukup puas bila hanya disuguhi pelbagai objek wisata yang “monoton”, seperti Museum Gajah, Museum Fatahilah, atau Taman Ismail Marzuki. Bahkan, objek-objek wisata ini kini tenggelam dalam riuh-rendahnya pembangunan mal dan apartemen di tiap penjuru kota. Yang amat memprihatinkan, Taman Ismail Marzuki, misalnya, yang mestinya menjadi pusat estetika atau pusat peradaban, kini seolah beralih fungsi menjadi pusat rekreasi biasa. Artinya, andai hendak direnungi, sebagai warga Betawi dan sebagai penduduk Kota Jakarta, kita boleh bersedih melihat “kekuasaan strategik” kita telah dilorot sedemikian rupa, sehingga terkalahkan oleh nilai-nilai mondialisme yang kapitalistik, liberalistik, hedonistik, dan konsumeristik.
Dengan demikian, benarkah keenam program unggulan tersebut akan membuat orang-orang mancanegara merasa enjoy datang ke Kota Jakarta? Sebab, buat apa datang ke Jakarta hanya untuk “sekadar” berwisata bahari atau berwisata belanja. Bukankah Yogyakarta, misalnya, lebih baik ketimbang Jakarta dalam “menjual” kotanya kepada tamu-tamu mancanegara. Oleh karena saya kurang yakin bahwa para tamu mancanegara itu bisa enjoy, cobalah simak empat hal yang menjadi brand image Jakarta berikut ini.

a. Jakarta adalah kota macet. Parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta tidak perlu lagi diuraikan. Yang jelas, andai hal ini dikaitkan dengan program turnamen golf atau kehidupan malam, bagaimana nalarnya sebuah kota yang lalu lintasnya amat sangat semrawut “dijual” melalui program itu? Kesannya, kita hanya ingin menampilkan sisi Jakarta yang mewah dan modern;

b. Jakarta adalah kota sampah. Melihat sampah yang menggunung, jalan-jalan yang kotor berlobang-lobang, dan sungai-sungai yang menghitam-legam, bagaimana secara nalar kita boleh mengaitkannya dengan program wisata bahari atau spa? Kesannya, kita berupaya keras tampil necis dan bersepatu mengkilat di suatu pesta, padahal rumah kita kumuh, bocor, dan kebanjiran;

c. Jakarta adalah kota unjuk rasa. Pada era kebebasan belakangan ini, unjuk rasa seolah merupakan hal yang “wajib” dilakukan sebagian warga Kota Jakarta. Bagaimana hal ini dapat dipertalikan secara nalar dengan program wisata makan atau program spa? Lagi pula, di Kota Jakarta tidak ada makanan yang secara estetik (disajikan dalam format nilai-nilai budaya Betawi) yang dapat ditawarkan kepada tamu-tamu mancanegara itu. Barangkali, mereka lebih baik digiring ke Bandung atau Padang, misalnya, yang estetika makanannya jauh lebih baik;

d. Jakarta adalah kota copet. Tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta, setidaknya secara nalar sulit dihubungkan dengan program wisata belanja atau kehidupan malam. Kita boleh berargumentasi, bukankah mal dan plasa cukup aman bagi pembelanja. Akan tapi, dalam perspektif nilai-nilai budaya, kita seharusnya juga menyadari bahwa Jakarta memiliki tempat belanja yang representatif bagi tamu-tamu mancanegara, seperti Pasar Mester, Pasar Tenabang, Passer Baru, atau Pasar Ular.

Melihat brand image Jakarta di atas, boleh dipertanyakan sekali lagi, di manakah enjoy-nya Kota Jakarta? Untuk itu, “kekuasaan strategik” warga Betawi harus direvitalisasi agar Kota Jakarta memiliki lagi jati dirinya. Dengan demikian, kita mampu menepis nilai-nilai kehidupan mondial yang panoptik, yakni kehidupan yang membenarkan seolah-olah hidup modern haruslah kapitalistik, liberalistik, hedonistik, dan konsumeristik. Andai tidak hidup seperti itu, menurut panoptikisme, kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak modern.

Paradigma Baru dan Upaya Distinsi Kita Kini
APA boleh buat, program Enjoy Jakarta sudah berjalan dengan mulusnya. Alhasil, dalam konteks ini, kita tak perlu bersedih melihat program tersebut tidak dilandaskan pada “kekuasaan strategik” warga Betawi. Lalu, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?

Hemat saya, kita perlu membuat distinsi – alias “berbeda dari” – melalui revitalisasi “kekuasaan strategik” yang tercermin dalam benang merah antara UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dan Perda No.3/2005 tentang Perkampungan Budaya Betawi. Distinsi itu, tentu berkaitan dengan upaya pembentengan diri dari gelombang nilai-nilai mondialisme yang dewasa ini merejang kehidupan kita tanpa ampun. Sebagai landasan distinsi, kita boleh menyadari kembali bahwa “kekuasaan strategik” yang (pernah) kita miliki itu pada dasarnya diwarnai nilai-nilai luhur (local genius) kebetawian, yang secara aksiologi menjadi dasar hidup dan berkehidupan kita. Dalam ungkapan lain, dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai filosofis budaya Betawi, “kekuasaan” kita sebagai warga Betawi akan kembali bersinar-sinar. Kita menjadi tuan di kota kita sendiri. Oleh karena itu, melalui Perda No. 3/3005 janganlah menganggap entitas Betawi hanya sebagai “cagar budaya” (sebagaimana nasib suku Aborigin di Australia atau suku Indian di Amerika), melainkan juga menjadikan nilai-nilai filosofis budaya Betawi ke dalam gerak napas kehidupan kita secara operasional. Dalam kasus kecil, cobalah renungi, di manakah kekhasan budaya Betawi jika kita mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Ketika kita menyusuri jalan-jalan Kota Jakarta yang macet, di manakah kekhasan budaya Betawi menampakkan diri? Ataukah “budaya” itu memang harus muncul dalam “distinsi’-nya yang lain, misalnya, “drama” tarik-ulur pembebasan tanah (untuk kepentingan umum) di 13 kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur; atau, “pergelaran” anak-anak miskin yang kekurangan gizi, yang sekaligus mencitrakan bahwa pemimpinnya tidak tahu apa-apa soal rakyatnya; atau, ini yang paling celaka, haruskah orang ke Kelurahan Srengseng Sawah terlebih dahulu untuk “melihat” Jakarta?
Apa pun itu, melalui revitalisasi nilai-nilai filosofis budaya Betawi, selain mampu melenyapkan etnosetrisme di kalangan siapa pun penduduk Kota Jakarta (tentunya, termasuk para pejabat di DKI Jakarta), juga akan membuat Kota Jakarta memiliki jati dirinya sendiri. Apalagi, pada era otonomi daerah ini, posisi budaya daerah tidak lagi seperti zaman Orde Baru, yang seolah-olah dilindungi namun dibiarkan meranggas. Dampaknya, integrasi antarbudaya daerah ketika itu menjadi mati, sehingga kita kehilangan perekat dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, gerakan “ideologi kebebasan” yang dewasa ini lantang disuarakan, lihatlah, dalam banyak kasus justru membuat nyawa melayang, harta benda terkuras, dan remuknya infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Dalam kaitan ini, amat pantas kita melakukan revitalisasi nilai-nilai filosofi budaya Betawi untuk digunakan sebagai “kekuasaan strategik” warga Betawi dan penduduk Kota Jakarta dalam “meladeni” nilai-nilai mondial yang kapitalistik, liberalistik, hedonistik, dan konsumeristik. Kita boleh saja mengatakan bahwa Jakarta adalah multikultur, sehingga kurang pantas jika nilai-nilai filosofis budaya Betawi dijadikan landasan utama. Namun demikian, janganlah lupa, entitas Betawi juga cerminan amat kental multikulturisme. Bahkan, sebagaimana dikatakan para pakar humaniora, kebudayaan Betawi merupakan potret miniatur bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, hemat saya, nilai-nilai filosofis budaya Betawi yang menopang “kekuasaan strategik” warga Betawi, seperti yang terungkap di dalam ungkapan Betawi (“taat ame orang tue”, misalnya), pantun Betawi (“ayun-ayun Siti Aise/mandi di kali rambutnye base/tidak sembahyang tidak puase/di dalam kubur ada nyang sekse:, misalnya), atau tari-tarian Betawi, jika direvitalisasi justru makin mengokohkan jati diri Kota Jakarta sebagai kota metropolit-kosmopolitan. Apalagi, orang Betawi, sebagai contoh, memiliki sifat yang egaliter, sebagaimana terpantul dari bahasa dan komunikasi sosial mereka. Namun demikian, tidak berarti orang Betawi bersifat individualistis, mengingat mereka juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini kentara pada upacara tradisional kebetawian, seperti kelahiran, pernikahan, perjamuan tamu, menjenguk orang sakit, dan bahkan dalam mereka membantu tetangga yang sedang ditimpa kemalangan. Tidak hanya itu, orang Betawi juga memiliki pandangan hidup bahwa manusia adalah makhluk individu yang sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita buktikan manakala kita melihat kentalnya kehidupan sehari-hari orang Betawi dengan kehidupan agama Islam. Bahkan, nilai-nilai filosofis budaya Betawi amat dipengaruhi agama Islam, seperti Ruwahan, Syawalan, atau Lebaran.
Dalam konteks ini, tentu tidak dapat dikatakan bahwa kebudayaan Betawi bersifat statis. Sebab, pengaruh budaya modern sebagai tuntutan mondialisme dapat disinergiskan melalui revitalisasi nilai-nilai filosofis budaya Betawi tersebut. Kenyataan ini tentu bukanlah sesuatu yang mengada-ada, mengingat selalu terdapat proses tranformasi budaya di dalam suatu budaya yang dinamis. Lagi pula, amat wajar pula bila perkembangan suatu budaya seiring-sejalan dengan kesadaran budaya para pemimpinnya. Dalam kaitan ini, distinsi kita akan mengokohkan “kekuasaan strategik” kita sebagai warga Betawi. Kitalah yang secara kultural mendominasi hidup dan kehidupan di Jakarta. Bukan orang lain, juga bukan pemimpin kita yang “sok” Betawi.
Nah, sebagai penutup, izinkanlah saya menulis pantun berikut:

Iris-iris daun kelape
Buang ke deket pohon pepaye
Kalau aye gubernur Jakarte
Aye jamin Jakarte berbudaye

(tapi, ini, mimpi gak yee…)

Kota Depok, Juli 2005

Makalah ini ditulis dalam kaitan dengan acara sosialisasi UU No.20/2003 tentang Sisdiknas, berkaitan dengan Perda No.3/2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jak-Sel; Jakarta, 4 Juli 2005.

Sadar-wisata

KEPARIWISATAAN JAKARTA HARUS DIAWALI
DARI SADAR-WISATA YANG BERPANGKAL
PADA LOCAL GENIUS KEBETAWIAN

Oleh: H. Margani M.

APA yang menjadi roh kepariwisataan Jakarta? Pertanyaan ini menjadi menarik, mengingat topik makalah ini adalah “Perspektif Nilai-nilai Luhur Kebetawian dalam Strategi Kepariwisataan Jakarta”, yang hemat penulis memang sudah saatnya dikemukakan. Salut kepada Pusat Studi Betawi Universitas Nasional, Jakarta, yang telah memprakarsai seminar ini.

Dikatakan sudah saatnya, karena hingga kini kepariwisataan Jakarta terkesan “hanya” bertalian dengan peninggalan kuno, museum-museum, tempat-tempat bersejarah, dan bentuk-bentuk kebudayaan fisik lainnya yang dianggap lekat dengan eksistensi Kota Jakarta. Padahal, andai hendak dilihat melalui perspektif kultural, tidak sedikit nilai-nilai luhur kebetawian yang patut ditampilkan ke pentas kepariwisataan Jakarta. Untuk itu, perlu dirumuskan kembali strategi kepariwisataan yang lebih holistik dan “membumi”, yang dalam hal ini dengan mengikutsertakan nilai-nilai kebetawian.

Bagaimana caranya? Resep yang akan dikemukakan adalah dengan memompa semangat sadar-wisata. Maksudnya, kesadaran terhadap local genius kebetawian yang dikemas dalam semangat marketing.

Local Genius Kebetawian
KESADARAN terhadap local genius kebetawian sudah semestinya ditanamkan kepada masyarakat (yang lahir di) Jakarta, paling tidak sejak mereka duduk di bangku sekolah menengah dan tinggi. Akan tetapi, mengingat makna local genius kebetawian adalah ciri-ciri lokal atau identitas lokal yang bertahun-tahun telah dianggap sebagai nilai-nilai luhur orang-orang Betawi, tidak berlebihan rasanya jika ciri-ciri lokal tersebut ditanamkan kepada anak-anak (di) Jakarta, sejak mereka duduk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Dengan demikian, sikap sadar-wisata sebagaimana dimaksud akan tumbuh dan berkembang. Persoalannya, mampukah kita menyusun kurikulum mengenai kebetawian? Atau, dalam perkataan lain, mampukah kita mengontribusikan wawasan kebetawian ke dalam kurikulum sekolah di Jakarta? Sebab, sebagaimana kita ketahui, di sejumlah daerah kita sudah menemui muatan lokal sebagai bagian dari kurikulum daerah tersebut. Artinya, menguatkan napas otonomi daerah, tiap-tiap sekolah di daerah sudah mampu menunjukkan di dalam muatan lokal mereka bahwa mereka memiliki local genius. Sedangkan, sementara itu, sekolah di Jakarta boleh dikatakan belum memiliki muatan lokal kebetawian sebagaimana diharapkan. Padahal, sebagaimana sudah disinggung, local genius kebetawian yang diberikan kepada anak-anak sekolah di Jakarta akan menumbuhkan sadar-wisata di dalam diri mereka.

Dalam kaitan dengan hal di atas, mungkin kita masih terkendala oleh semacam etnosentrisme mengenai betawi sebagai etnik dan betawi sebagai entitas nasional. Atau, jika disederhanakan, siapakah orang Betawi? Padahal, dalam perspektif nasionalisme, seluruh warga Jakarta adalah orang Betawi. Sedangkan, dalam perspektif kultural, terdapat etnik Betawi (yang jumlahnya beragam) yang dalam kehidupannya sehari-hari memiliki norma (patokan) moral tersendiri, memiliki sistem sosial tersendiri, dan memiliki tingkah laku (etika) tersendiri. Norma, sistem sosial, dan tingkah laku yang tersendiri orang-orang Betawi inilah yang kita kenal sebagai kebudayaan Betawi. Dalam konteks ini, bukankah kita kerap mendengar ungkapan, misalnya, “orang Jakarta kurang disiplin” atau “orang Jakarta tidak peduli dengan lingkungannya”.

Boleh dipertanyakan, siapakah yang dimaksud dengan “orang Jakarta” tersebut? Kita semua yang menetap di Jakarta (dan sekitarnya) ataukah orang-orang Betawi itu? Pertanyaan ini, andai dipertalikan dengan istilah kebudayaan Betawi, agaknya dapat dijawab sebagai berikut. Ketidakpedulian warga Jakarta terhadap lingkungannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal besar berikut ini: (a) warga Jakarta tidak benar-benar memahami local genius kebetawian. Dampak dari hal ini, warga Betawi asli (etnik asli Jakarta) berkesan disisihkan. Alhasil, kebudayaan Betawi pun hanya dijadikan sekadar aksesori. Contohnya, halte bus di Ibu Kota banyak yang diberi hiasan gigi belalang, namun ini hanyalah sekadar ornamen (belum sampai pada roh atau hakikat nilai-nilai kebetawiannya); dan (b) oleh karena itu, warga Jakarta kurang memiliki kearifan lokal (keberpihakan pada local genius kebetawian).

Dampaknya, warga Betawi (etnik asli Jakarta) merasa tidak pernah diajak urun-rembuk (dimintai sumbangan pikiran) oleh siapa pun yang merasa memiliki Jakarta. Tanpa beranjak dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Betawi, akibatnya arah pembangunan Jakarta hanya diacukan dari nilai-nilai modernitas Barat. Alhasil, apa bedanya Jakarta dengan kota-kota metropolitan lainnya di dunia? Atau, dalam ungkapan lain, apanya dari Jakarta yang “boleh dijual” untuk kepentingan pariwisatanya? Ya, apa yang menjadi roh kepariwisataan Jakarta?

Fungsi PR dalam Sadar-Wisata
SADAR-WISATA, dalam kaitan ini, berarti anak-anak Jakarta mampu memahami local genius kebetawian. Hal ini, sebagaimana telah disinggung, akan bisa dicapai melalui muatan lokal yang terarah dan berwawasan. Implikasinya, selaras dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang menggarisbawahi bahwa sekolah-sekolah di Jakarta harus mampu menghargai lingkungannya.

Local genius kebetawian yang dimaksud, di antaranya, adalah nilai egaliter warga Betawi. Terbukti, di dalam pergaulan, misalnya, warga Betawi menunjukkan sikap yang terbuka, tidak pilih-pilih bulu, dan berkesan selalu ingin menyenangkan orang lain. Egaliterisme ini, bahkan, bisa dijadikan andalan dalam pergaulan mondial dewasa ini. Artinya, anak-anak Jakarta yang telah memahami egaliterisme (sebagai salah satu anasir local genius kebetawian), akan bisa menunjukkan sikap dan perilaku khasnya kepada orang lain. Sikap dan perilaku yang khas ini, oleh orang lain tentulah ditafsirkan sebagai ciri-ciri kultural Kota Jakarta. Sebaliknya, secara internal, anak-anak yang telah memahami nilai-nilai egaliterisme itu, lebih menghargai nilai-nilai pergaulan antarsesama. Pada gilirannya, penghargaan itu akan makin mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perspektif marketing, anak-anak yang telah sadar-wisata itu otomatis juga akan berfungsi sebagai PR (public relations) mengenai Kota Jakarta. Kita paham, fungsi PR yang paling dominan adalah pemberian informasi dan penciptaan citraan. Oleh karena itu, perihal sadar-wisata, melalui muatan lokal yang berisikan local genius kebetawian, mestilah menjadi perhatian kita semua.

Tak Lepas dari Pendidikan
APA yang menjadi roh kepariwisataan Jakarta? Apakah masih di seputar peninggalan kuno, museum-museum, tempat-tempat bersejarah, dan bentuk-bentuk kebudayaan fisik lainnya yang dianggap lekat dengan eksistensi Kota Jakarta?

Andai memahami local genius kebetawian, yang kemudian diangkat ke dalam muatan lokal, maka kita segera paham bahwa kepariwisataan Jakarta teryata tak lepas dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini, berimplikasi pada pendidikan masyarakat Jakarta yang sadar-wisata. Atau, dalam ungkapan lain, kepariwisataan Jakarta semestinya dan sepatutnya dilakukan melalui pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak Jakarta akan mencintai kotanya, yang kemudian secara otomatis juga akan menjadikannya PR bagi orang lain yang “ingin tahu” Jakarta. Oleh karena itu, local genius kebetawian itu mesti kita gali terus-menerus.

Tanpa kepedulian pada local genius kebetawian, dapat diramalkan fondasi kepariwisataan Jakarta hanya berputar pada hal-hal fisik belaka, yang makin lama makin kehilangan kekhasannya. Dalam perspektif kesatuan dan persatuan bangsa, tanpa kepedulian pada local genius kebetawian juga mengancam terkikisnya jati diri bangsa. Oleh karena itu, sebagaimana sudah dikatakan berulang-ulang, local genius kebetawian mestilah digali terus-menerus dan kemudian dijadikan muatan lokal di dalam kurikulum sekolah, atau diperkenalkan secara luas melalui aktivitas tertentu, seperti yang dilakukan oleh Pusat Studi Betawi Universitas Nasional ini.

Jakarta, 16 Maret 2005

H. Margani, M., M.Sc., adalah kepala dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI. Makalah ini ditulis untuk acara Seminar Revitalisasi Budaya Betawi, diselenggarakan oleh Pusat Studi Betawi Unas, Jakarta, Maret 2005.

Enjoy Jakarta

Enjoy Jakarta?

Oleh: Wahyu Wibowo

PRAKARSA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meluncurkan program Enjoy Jakarta (21/3) kiranya patut diacungi ibu jari. Pasalnya, program itu digelar demi menggenjot pariwisata Jakarta 2005. Alhasil, selama 2005 ini warga Jakarta akan disuguhi enam program unggulan, yakni turnamen golf internasional, wisata bahari, wisata belanja, wisata makan, kehidupan malam, dan spa.

Tapi, benarkah suguhan program itu untuk warga Jakarta? Andai dicermati, keenam program tersebut memang dipersembahkan hanya bagi tamu mancanegara, konon agar mereka tidak cemas lagi datang ke Jakarta pascaledakan bom tempo hari. Implikasinya, warga Jakarta harus “cukup” puas disuguhi pelbagai objek wisata seperti Museum Gajah, Museum Wayang, Museum Fatahilah, atau Kebun Binatang Ragunan, yang belakangan ini berkesan telah kehilangan roh kepariwisataannya. Bahkan, tempat-tempat yang “dibangga-banggakan” Pemprov DKI Jakarta itu, kini tenggelam dalam riuh-rendahnya pembangunan mal dan apartemen. Artinya, sebagai warga Jakarta kita “diharuskan” bersyukur jika tidak memiliki objek wisata yang benar-benar mengusung nilai-nilai etis, estetis, dan akademis.

Dengan demikian, benarkah keenam program unggulan tersebut akan membuat orang-orang mancanegara merasa enjoy datang ke Jakarta? Sebab, buat apa datang ke Jakarta hanya untuk “sekadar” berwisata bahari atau berwisata belanja. Bukankah Yogyakarta, misalnya, lebih baik ketimbang Jakarta dalam “menjual” kotanya kepada tamu-tamu mancanegara. Bahkan, di Jakarta, banyak sekolah tinggi yang berkesan kurang pantas “dijual”, mengingat para pengelolanya masih melakukan praktik manajemen keluarga yang terkategori parah dan snob.

Bukan kota enjoy

SAYA tidak benar-benar yakin para tamu mancanegara akan bisa enjoy bila berkunjung ke Jakarta. Cobalah simak empat hal berikut ini.

Jakarta adalah kota macet. Parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta tidak perlu lagi diuraikan. Yang jelas, andai hal ini dikaitkan dengan program turnamen golf, bagaimana nalarnya sebuah kota yang lalu lintasnya semrawut “dijual” melalui turnamen golf? Kesannya, kita hanya ingin menampilkan sisi Jakarta yang mewah dan modern.

Jakarta adalah kota sampah. Melihat sampah yang menggunung, jalan-jalan yang penuh tebaran sampah, dan sungai-sungai yang kotor menghitam, bagaimana kita secara nalar boleh mengaitkannya dengan program wisata bahari? Kesannya, kita berupaya keras tampil necis dan bersepatu mengkilat di suatu pesta, padahal rumah kita kumuh, bocor, dan kebanjiran.

Jakarta adalah kota tawuran dan unjuk rasa. Pada era kebebasan yang kebablasan belakangan ini, tawuran pelajar dan unjuk rasa seolah merupakan hal yang “wajib” dilakukan sebagian warga Jakarta. Bagaimana hal ini dapat dipertalikan secara nalar dengan program wisata makan atau program spa? Lagi pula, di Jakarta tidak ada makanan yang secara estetik (disajikan dalam format nilai-nilai budaya Betawi) yang dapat ditawarkan kepada tamu-tamu mancanegara itu. Apakah mereka “sengaja” dikondisikan home sweet home, sehingga cukup bila disajikan makanan yang memang berasal dari negara mereka? Mengapa, misalnya, mereka tidak digiring ke Bandung atau Padang, yang estetika makanannya jauh lebih baik ketimbang Jakarta.

Jakarta adalah kota copet. Tingginya tingkat kriminalitas di Jakarta, setidaknya secara nalar sulit dihubungkan dengan program wisata belanja. Kita boleh berargumentasi, bukankah mal dan plasa cukup aman bagi pembelanja. Tapi, dalam perspektif pariwisata, kita juga harus menyadari bahwa Jakarta memiliki tempat belanja yang representatif bagi tamu-tamu mancanegara, seperti Pasar Mester, Pasar Tenabang, Passer Baru, Pasar Ular, Pasar Taman Puring, dan Pasar Pramuka.

Jadi, bagi para tetamu bule kita itu, di mana enjoy-nya Jakarta?

Paradigma baru

APA boleh buat, program Enjoy Jakarta sudah diresmikan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, seperti program-program lainnya, program Enjoy Jakarta pasti akan dipertahankan Pemprov DKI Jakarta dengan ngototnya, sekalipun tidak nalar secara etis, estetis, dan akademis. Alhasil, dalam konteks ini, kita tak perlu bersedih melihat Pemprov DKI Jakarta seolah tidak memikirkan “kesejahteraan rohani” warganya melalui program kepariwisataan. Andaipun program itu terpikirkan, maka yang disuguhkan Pemprov DKI Jakarta baru berupa “wisata kota” dalam wujud pembangunan mal yang gila-gilaan, penggusuran kaki lima yang grusa-grusu, dan penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas yang tidak solutif.

Lalu, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Hemat saya, kita perlu membuat reorientasi paradigma kepariwisataan Kota Jakarta, dari yang semula “jualan Jakarta” (khususnya untuk tamu asing) menjadi “upaya pengangkatan” nilai-nilai luhur (local genius) kebetawian sebagai ujung tombak atau warna dasar kepariwisataan Kota Jakarta. Upaya pengangkatan tersebut berupa revitalisasi nilai-nilai filosofis budaya Betawi. Artinya, jangan menganggap entitas Betawi hanya sebagai “cagar budaya” (sebagaimana nasib suku Aborigin di Australia atau suku Indian di Amerika), melainkan juga memasukkan nilai-nilai filosofis budaya Betawi ke dalam gerak napas kehidupan kepariwisataan Kota Jakarta secara operasional.

Melalui revitalisasi tersebut, selain mampu melenyapkan etnosetrisme di kalangan siapa pun warga Jakarta, juga akan membuat Kota Jakarta memiliki jati dirinya sendiri. Apalagi, pada era otonomi daerah ini, posisi budaya daerah tidak lagi seperti zaman Orde Baru, yang seolah-olah dilindungi namun dibiarkan meranggas. Dampaknya, integrasi antarbudaya daerah menjadi mati, sehingga kita kehilangan perekat dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, gerakan “ideologi” kebebasan yang dewasa ini lantang disuarakan, lihatlah, dalam banyak kasus justru membuat nyawa melayang, harta benda terkuras, dan remuknya infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Dalam kaitan ini, amat pantas kita melakukan revitalisasi nilai-nilai filosofi budaya Betawi untuk ditempatkan sebagai landasan pokok di dalam arus besar kepariwisataan Kota Jakarta. Kita boleh mengatakan bahwa Jakarta adalah multikultur, sehingga kurang pantas jika nilai-nilai filosofis budaya Betawi dijadikan landasan utama. Namun, jangan lupa, entitas Betawi juga cerminan amat kental multikulturisme. Bahkan, sebagaimana dikatakan para pakar humaniora, kebudayaan Betawi merupakan potret miniatur bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, hemat saya, nilai-nilai filosofis budaya Betawi, seperti yang terungkap di dalam ungkapan Betawi (“taat ame orang tue”, misalnya), prosa Betawi, arsitektur Betawi, lagu-lagu Betawi (“Cente Manis”, misalnya), atau tari-tarian Betawi, jika direvitalisasi justru makin mengokohkan jati diri Kota Jakarta sebagai kota metropolit-kosmopolitan. Orang Betawi memiliki sifat yang egaliter, sebagaimana terpantul dari bahasa dan komunikasi sosial mereka. Namun demikian, tidak berarti orang Betawi bersifat individualistis, mengingat mereka juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini kentara pada upacara tradisional kebetawian, seperti kelahiran, pernikahan, perjamuan tamu, menjenguk orang sakit, dan bahkan dalam mereka membantu tetangga yang sedang ditimpa kemalangan. Tidak hanya itu, orang Betawi juga memiliki pandangan hidup bahwa manusia adalah makhluk individu yang sekaligus makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita buktikan manakala kita melihat kentalnya kehidupan sehari-hari orang Betawi dengan kehidupan agama Islam. Bahkan, nilai-nilai filosofis budaya Betawi amat dipengaruhi agama Islam, seperti Ruwahan, Syawalan, atau Lebaran. Dalam konteks ini, tentu tidak dapat dikatakan bahwa kebudayaan Betawi bersifat statis. Sebab, pengaruh budaya modern sebagai tuntutan mondialisme dapat disinergiskan melalui revitalisasi nilai-nilai filosofis budaya Betawi tersebut. Kenyataan ini tentu bukanlah sesuatu yang mengada-ada, mengingat selalu terdapat proses tranformasi budaya di dalam suatu budaya yang dinamis. Lagi pula, amat wajar pula bila perkembangan suatu budaya seiring-sejalan dengan kesadaran budaya para pemimpinnya.

Nah, kalau saya menjadi gubernur Jakarta, saya jamin deh kepariwisataan Kota Jakarta akan menampilkan ciri-ciri kejakartaannya (tapi, ini, mimpi kalee yee…). Tabik!

Dr. Wahyu Wibowo, adalah kepala Pusat Studi Betawi Universitas Nasional, Jakarta; orang Betawi kelahiran Kemayoran, Maret 1957; dosen, penyair, jurnalis, dan penulis 23 judul buku mengenai bahasa, sastra, komunikasi, dan kepenulisan pragmatik.

Kebudayaan Betawi

Kebudayaan Betawi

Dalam perspektif demografi, para pakar kebetawian pada umumnya memberangkatkan penelitian mereka pada masyarakat Betawi yang menetap di wilayah Kali Besar dan sekitarnya. Hal ini dapat dipahami, mengingat sejak abad ke-12 kawasan Kali Besar berperanan amat penting bersamaan dengan pembangunan pelabuhan (yang kini disebut Pelabuhan Sunda Kelapa) yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda Pajajaran. Permukiman dan pasar-pasar segera bermunculan di kawasan tersebut.

Begitu pula kantor-kantor pemerintahan. Istilah “sunda kalapa” (untuk menamai pelabuhan) pun bertalian dengan orang-orang Sunda (Pajajaran) yang pada waktu itu berdatangan, berdagang kelapa atau mencari pekerjaan di pelabuhan yang baru dibangun dan tanpa penghuni atau tanpa penduduk alias kosong-melompong itu. Oleh karena itu, dalam pelbagai penelitian sering kali dikatakan bahwa anak-anak para pendatang itu adalah orang Betawi asli.

Akan tetapi, penjejakan para pakar kebetawian tentang asal-usul orang Betawi tersebut tidak dapat dimutlakkan. Pasalnya, mereka berangkat dari sejarah runtuhnya istana Pangeran Jayakarta gara-gara serbuan pasukan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Jan Pieterszon Coen (1619).

Dikisahkan, istana Pangeran Jayakarta yang berdiri di tepi Kali Besar itu habis dibakar dan penghuninya diusir dari wilayah Kali Besar. Kemudian, Coen membangun kota baru dengan mendatangkan budak-belian dari pelbagai penjuru Nusantara, termasuk dari Burma dan India. Kota baru tersebut dinamai Coen Batavia. Celakanya, itu tadi, para budak-belian itu dalam pengamatan para peneliti kebetawian kemudian kerap kali diidentikkan sebagai leluhur orang Betawi.

Padahal, kenyataan berkata lain. Menurut Slamet Muljana, misalnya, di kawasan Condet (Jakarta Timur) pernah ditemukan sebilah kapak genggam dari zaman neolitikum (bukti bahwa wilayah itu sudah dihuni orang). Lagi pula, juga dikatakan bahwa ketika pasukan Coen menyapu istana Pangeran Jayakarta dan kemudian mendirikan Batavia, kala itu wilayah Kali Besar sudah dihuni oleh masyarakat yang pekerjaannya mencari ikan.

Di dalam Hikayat Banjar pun diterangkan bahwa penduduk asli di wilayah Kali Besar ketika itu (di luar istana Pangeran Jayakarta) berjumlah 15 ribu jiwa. Selain kenyataan ini, di daerah Tugu (kini Kampung Tugu, Tanjungpriuk, Jakarta Utara) pernah ditemukan prasasti berupa tugu peninggalan Raja Tarumanegara Purnawarman (abad ke-5), ketika ia selesai membangun Sungai Chandrabagha (Kali Bekasi). Kata “tugu” yang konon berasal dari kata “Por-tugu-esa” (Portugis) oleh masyarakat Betawi kemudian lebih dikenal sebagai “tunggak” (yang keramat), lalu lama-kelamaan menjadi nama tempat di situ, yakni Keramat Tunggak.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa wilayah Kerajaan Tarumanegara ketika itu cukup luas, yakni berbatas sebelah timur Sungai Citarum, berbatas sebelah barat Sungai Cisadane, berbatas sebelah Selatan Gunung Salak dan Gunung Gede, dan berbatas sebelah utara Laut Jawa, pasti mempunyai rakyat yang berjumlah besar. Dari prasasti Tugu pun telihat bahwa wilayah Sunda Kalapa sudah berpenghuni.

Bertalian dengan hal di atas, maka bahasa Betawi dapat dirunut sejak abad ke-16, ketika orang-orang Portugis mempergunakan bahasa Melayu dialek Tionghoa (Melayu Pasar) sebagai bahasa kreol (bahasa pergaulan). Bahasa Melayu Pasar ini kemudian mendapat “promosi” menjadi bahasa tulisan pada abad ke-19 dan disebut sebagai bahasa Betawi. Jiwa bahasa Betawi terletak pada kebudayaan orang Betawi yang egaliter. Dalam hal nilai-nilai religi, orang Betawi juga bercermin pada nilai-nilai Islam yang disebarkan oleh Kian Santang (makamnya terletak 4,5 km di selatan Jakarta),

Sunan Kali Jaga (melalui legenda Gunung Sembung yang dedaunannya dapat menyembuhkan pelbagai macam penyakit), dan Fatahillah (yang serangannya atas kekuasaan Pajajaran di Sunda Kelapa makin melancarkan penyebaran Islam di Sunda Kalapa dan kemudian Batavia). Hingga dewasa ini, nilai-nilai keislaman tersebut tetap dijadikan pandangan hidup orang Betawi, misalnya menghormati orang yang lebih tua dengan mencium tangan tiap kali bertemu.

Dari sudut keseniannya, kesenian Betawi memperlihatan percampuran budaya yang eklektis antara budaya Arab, Cina, dan Eropa, sekalipun tetap dikentali nuansa Islam. Dewasa ini, upacara ngarak penganten (mengarak pengantin), misalnya, masih diliputi campuran yang eklektis tersebut, seperti mempelai lelaki berjubah dan bersorban (pakaian katib dalam salat Jumat), mengenakan celana batik atau sutera yang dihiasi benang emas, dan menunggang kuda-kecil yang dituntun. Sementara, mempelai perempuannya didandani seperti pengantin Cina, namun didudukkan di atas tandu berbentuk masjid.

Dalam proses pengiringan pengantin, formasi pengiring meliputi sepasang ondel-ondel (yang tempo doeloe dalam format yang sederhana difungsikan sebagai orang-orangan sawah pengusir burung), barisan remaja membawa toya (senjata Cina), barisan santri yang menabuh rebana sambil membaca salawat, barisan regu musik tanjidor (musik Portugis?), dan barisan musik tradisional Betawi (gendang, ketipung, kempul, gong, dan kenong). Hal yang juga kental diawarnai kebudayaan animisme juga terdapat dalam upacara untuk wanita hamil.

Orang Betawi memercayai bahwa aroma tubuh wanita hamil amat disukai setan. Oleh karena itu, untuk menjaganya, dilakukan upacara niga bulanin (upacara tiga bulan), yakni memandikan si ibu hamil dengan air kembang dan melekatkan penajem (benda-benda tajam) di bajunya, seperti pisau lipat kecil atau peniti. Sejak itu, si ibu hamil dipagari oleh sejumlah larangan: tidak boleh duduk di ambang pintu dan tidak boleh menggulung tali, agar tidak berakibat buruk pada fisik bayinya kelak.

Anggota keluarganya pun ikut mengamankan kehamilan dengan memaku pokok pohonan dengan paku 12 cm. Upacara ini kemudian dilanjutkan dengan upacara nuju bulanin (upacara tujuh bulan) dan kekahan (menggunting rambut bayi setelah kelahirannya berusia 14 hari sembari memotong kambing). Upacara ini pada umumnya diiringi oleh kenduri besar-besaran dengan pembacaan Maulid Barzanji.

Masyarakat Betawi juga mengenal pemetaan cabang kesenian tertentu, misalnya kesenian cokek yang hanya digemari di sejumlah tempat tertentu. Begitu pula kesenian topeng, acel, dan samrah. Akan tetapi, ada cabang kesenian yang digemari semua orang Betawi, yakni pantun (puisi lisan yang dibentuk berdasarkan kata-kata sampiran dan kata-kata isi). Isi pantun Betawi, uniknya, tak banyak mengandung nasihat, selain sindiran yang dimaksudkan sebagai sekadar hiburan. Perhatikan pantun berikut ini.

Indung-indung kepala lindung

Ujan di laut di sini mendung

Anak siapa pake kerudung

Mata ngelirik kaki kesandung

Jakarta, 22 Juni 2006

Wahyu Wibowo & A. Latief Wiyata